Connect with us

Frandodi : Lahannya Digusur, Masyarakat Aksi Tanpa Perintah

Bisnis

Frandodi : Lahannya Digusur, Masyarakat Aksi Tanpa Perintah

SNNJAMBI.COM Jambi – Terkait konflik lahan PT Wira Karya Sakti (WKS) dan petani di Kabupaten Tebo sudah terjadi sejak lama, yakni sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020.

Menanggapi hal itu Kordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) wilayah Jambi, Frandodi menjelaskan “Bahwasanya pada tahun 2004 izin PT WKS dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , dan pada tahun 2006, 2007 PT WKS mulai melakukan aktivitas, puncaknya ditahun 2006 letaknya di Bukit Bakar dengan dalih ingin membuat jalan tapi ternyata mereka melakukan penggusuran.” Kata Dodi, Selasa (29/9/2020)

Akhirnya masyarakat dengan gerakan berorganisasi melakukan perlawanan tapi gagal diproses, sampailah mereka ke wilayah lain yakni di wilayah mandiri.

Kemudian jelas Dodi, pada tanggal 12 Desember 2007 kembali terjadi konflik yang sangat besar antara PT WKS dengan Petani, dari konflik tersebut 14 alat berat dan 2 mobil milik PT WKS dibakar secara spontanitas, dan ditetapkanlah 9 orang menjadi tersangka dengan hukuman selama 15 bulan oleh Hakim Pengadilan Tebo.

“Dengan divonis selama 15 bulan penjara, petani tersebut tidak letih untuk tetap memperjuangkan hak mereka, sampailah pada tanggal 3 Maret 2008 pihak Kementerian kehutanan turun dan berjanji akan mengembalikan tanah petani yang telah digusur, tapi faktanya tidak terlaksana.” Terangnya

Tak sampai disitu, petani terus berjuang, dan saat didudukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi kemudian di DPRD Provinsi Jambi dibentuklah tim oleh Pemprov Jambi yang namanya tim verifikasi dan identifikasi, yang menurut kami tim tersebut dibentuk sebagai proses menarik ulur kaum petani. Karena setiap melakukan aksi tim tersebut selalu dibentuk, Ujar Dodi

Karena sudah jenuh dengan pemerintah, dan kerena tidak tahan lagi melihat anak cucunya tidak bisa sekolah, akhirnya ditahun 2013 mereka melakukan tindakan yakni mengambil kembali hak mereka yang telah dirampas tepatnya di Desa Bukit Rinting.

Pada Februari tahun 2015 sehari sebelum merayakan panen raya terjadi lagi peristiwa yakni penculikan dan pembunuhan pejuang Agraria, Indra Pelani. Dan akhirnya tersangka pembunuh Indra Pelani menjalani hukuman pidana dan pihak perusahan menjalani proses hukum adat sesuai permintaan masyarakat.

Kemudian di tahun 2019 Kabupaten Tebo merayakan panen raya. Dan panen raya tersebut dihadiri Tenaga Ahli Kantor staf presiden dan Bupati Tebo.

Tapi yang sangat kita sayangkan kejadian tersebut berulang lagi di tahun 2020, “tanaman pangan di Bukit Rinting disemprot pihak perusahaan dengan racun, padahal hasil pangan petani selama ini seperti kacang dan lain-lainnya didistribusikan ke Desa – desa sebelah. Karena mereka kira selama ini pihak perusahan sudah diam dan akan aman saja. Tetapi pihak perusahaan kembali berulah,” Ujar Dodi dengan nada kecewa

Artinya, stigma bahwasanya panen raya yang dihadiri Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden dan Bupati Tebo itu dianggap sudah tidak ada lagi persoalan, tapi justru PT WKS dengan tangan besinya negara kalah, ini sangat ironis. Dan sampai detik ini tidak ada niat perusahaan untuk menyelesaikan konflik.

Sampailah kita melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan yakni Saudara Faisal, dan ada pertemuan dengan masyarakat beserta berita acara pertemuan.

Tiga hari sebelumnya masyarakat melakukan aksi karena lahannya digusur pihak perusahaan akhirnya ibuk – ibuk secara spontanitas melakukan aksi tanpa ada perintah, karena menurut mereka itulah cara satu -satunya karena tidak ada lagi tempat untuk mengadu.

Dan pada tanggal 29 September pertemuan kembali dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, berita acara sudah disepakati dan itu pun dipungkiri, lahan warga masih tetap digusur, ungkapnya

Berikut Tanggapan Taufik Humas PT WKS,

Taufik menjelaskan atas tuduhan penggusuran warga dilahan bersertifikat dan tuduhan atas pembukaan lahan milik warga oleh perusahaan adalah tidak benar.

Lahan warga bersertifikat di Dusun Tanjung Pauh dan Dusun Sungai Landai yang dimaksud dalam tuduhan Kelompok Tani Serikat Tani Tebo (KT STT) tersebut tidak berada di dalam izin konsesi PT WKS, sehingga tidak mungkin perusahaan membuka lahan tersebut.

Area yang diolah oleh PT WKS adalah kawasan hutan produksi yang merupakan bagian dari wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), sesuai dengan SK terbaru Nomor 57/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2018 tentang IUPHHK-HT PT WKS Jambi.

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT WKS di lokasi tersebut yaitu proses persiapan lahan tanpa bakar (PLTB) di area bekas panen tahun 2017 yang memasuki daur ketiga.

Sementara, terkait klaim Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri (KT SLM), Dinas Kehutanan telah memfasilitasi pertemuan pada 29 September 2020, yang menghasilkan kesepakatan antara KT SLM dan PT WKS untuk bersama-sama menghindari konflik horizontal. Kami mengapresiasi komitmen warga dan KT SLM untuk tidak membuka kebun baru di area konsesi perusahaan, dan PT WKS pun sepakat untuk tidak akan membongkar kebun yang sudah dimiliki secara turun-temurun.

Jika ternyata di kemudian hari masih ada keluhan dari warga yang merasa terdampak dengan kegiatan PLTB diatas, Kami sudah memfasilitasi dengan menyediakan formulir pendataan yang dapat dilengkapi dengan informasi pendukung atas klaim dimaksud, seperti dokumen lokasi, tanaman dan legalitas.

Sementara itu, proses resolusi dengan Kelompok Tani Sungai Landai Bersatu (KT SLB) di lokasi yang sama pun telah mencapai kesepakatan. Difasilitasi oleh KLHK, KT SLB telah menandatangani MoU Penghentian Konflik dengan PT WKS dan bersepakat atas penyelesaian melalui skema Kemitraan Kehutanan. Proses kemudian dilanjutkan dengan verifikasi subjek dan objek sengketa di lapangan oleh tim dari KLHK, Dinas Kehutanan, Dishut & Dukcapil Kabupaten Tebo, PT WKS, dan perwakilan KT SLB. Saat ini, para pihak tengah dalam proses perundingan untuk merumuskan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK).

Sebagai hasil akhir proses tersebut, pada 21 Juli 2020, seluruh pihak mulai melakukan proses identifikasi atas 88 titik yang merupakan garapan masyarakat sebagai pertimbangan calon lokasi untuk Kemitraan Kehutanan, yang mencakup kemitraan tanaman pokok, kemitraan tanaman masyarakat, dan program peningkatan ekonomi lainnya.

PT WKS berkomitmen untuk terus mendukung strategi kemitraan kehutanan dan program pembangunan kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dan Provinsi Jambi demi tercapainya situasi yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Bisnis

Advertisement

Trending

Advertisement
To Top