Connect with us

Pengurus Wilayah Nahlatul Wathan Jambi Ikut Menolak UU Cipta Kerja

Daerah

Pengurus Wilayah Nahlatul Wathan Jambi Ikut Menolak UU Cipta Kerja

SNNJAMBI.COM Tebo – Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahlatul Wathan (PW NW) Provinsi Jambi Andri Hariri, S. Pd merasa ikut prihatin dengan kebijakan eksekutif dan legislatif yang mengesahkan UU Cipta Kerja saat Kondisi Negara sedang berjuang melawan Covid-19 dan situasi buruh atau rakyat indonesia menolak, karena UU tersebut secara jelas akan merugikan buruh.

Sikap tegas dari PW NW Provinsi Jambi menyatakan ikut menolak UU Cipta Kerja tersebut, sebagai regulasi baru di Indonesia.

Ketua PW NW Jambi Andri Hariri, S. Pd menyebutkan dengan disahkannya undang-undang itu, pemerintah tidak lagi berpihak kepada buruh dan masyarakat pada umumnya. Kamis (8/10/2020) kemarin.


Namun keberpihakan pemerintah hari ini untuk kepentingan pemodal. Senada dengan itu, iya juga mengatakan sejumlah pasal yang dinilai bermasalah.


“Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang itu merugikan pekerja atau buruh, diantaranya penghapusan Pasal 91 di UU Ketenagakerjaan, pencantuman Pasal 59 UU Ketenagakerjaan terkait perubahan status PKWT menjadi PKWTT, adanya pasal 77 serta sejumlah pasal lain yang didalamnya tidak berpihak kepada kaum buruh bahkan lingkungan hidup,” terangnya.

Sebagai Himbauan juga dari Ketua Umum NW Jambi untuk Benar-benar Selektif dalam Menyuarakan Aspirasi, Problem ini haruslah tetap dilihat secara jernih, karena rawan untuk dimanfaatkan oleh oknum untuk menyebarkan informasi bohong (hoax) dibumbui dengan narasi tertentu yang dikhawatirkan akan menambah panas suasana bahkan permusuhan dan perusakan.


Tentu ini sikap tindakan yang harus dijauhi demi stabilitas negara. Adapun sikap penolakan PW NW Provinsi Jambi tersebut, sebagai sikap PW NW Provinsi Jambi yang akan selalu bersama masyarakat Jambi dan berjuang bersama buruh menolak UU Cipta Kerja. Dengan harapan pemerintah pusat maupun DPR mendengar suara jeritan rakyat untuk tidak memaksakan kehendak dengan UU tersebut. (*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Daerah

Advertisement

Trending

Advertisement
To Top