MK Terima 82 Permohonan Gugatan Pilkada 2020

SNNJAMBI.COM Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia hingga minggu (20/12/2020) sore sudah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020. Jumlah tersebut melonjak hampir dua kali lipat dibanding pada Jumat (18/12/2020) sore. Saat itu, MK baru menerima sekitar 40 permohonan PHPU.

“Sudah 82 (permohonan) sekarang,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Minggu (20/12/2020).

Fajar menjelaskan dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati yakni sebanyak 74 permohonan PHPU, sementara pemilihan wali kota terdapat delapan permohonan. Sejauh ini, dari sembilan Pilgub yang digelar pada Pilkada 2020, belum ada satu pun yang mengajukan permohonan PHPU ke MK.

Baca juga : Satu Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan 2020 Telah Masuk ke MK RI

Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota masih dapat dilakukan hingga 29 Desember 2020, sedangkan untuk gubernur hingga 30 Desember 2020. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26 Januari sampai dengan 29 Januari 2020 dan pemeriksaan persidangan pada 1 Februari sampai dengan 11 Februari 2020.

Dikutip dari laman mkri.id pada Minggu (20/12/2020), sejumlah permohonan hasil pemilihan kepala daerah yang diterima MK di antaranya, hasil pemilihan Wali Kota Magelang, Bandar Lampung, Medan, Ternate, Balikpapan, Sungai Penuh, Tidore, Banjarmasin. Selain itu, untuk hasil pemilihan bupati yang digugat ke MK di antaranya, hasil pemilihan Bupati Penukal Adab Lematang Ilir, Raja Ampat, Belu, Sumba Barat, Rembang, Lampung Tengah, Kaimana, Mamberano Raya, Pandeglang, Tapanuli Selatan, Lingga, Malaka, Purworejo dan lainnya. (*)

Sumber : beritasatu.com